SOKOGURU, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyampaikan kritik tajam terhadap pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla alias Gus Ulil.
Sebelumnya saat mengomentari soal eksplorasi pertambangan di sekitar Raja Ampat, Papua Barat, Gus Ulil menyebut sikap ekstrem dalam menjaga lingkungan bisa berdampak negatif bagi masyarakat.
Menurut Daniel, menjaga kelestarian alam adalah bagian tak terpisahkan dari keberlanjutan hidup rakyat, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada hutan, laut, pesisir, dan lahan pertanian.
Baca juga: Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, DPR Minta Oknum Pemberi Izin Diusut Tuntas!
Ia menilai, kekhawatiran terhadap eksplorasi tambang bukan sikap berlebihan, melainkan bentuk nyata dari keberpihakan terhadap keadilan ekologis.
"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa atas nama 'pembangunan' dan 'maslahat nasional', rakyat kecil justru yang paling menderita,” jelas Daniel.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. (Dok.DPR RI)
“Mereka digusur, dikriminalisasi, dan terjebak dalam kemiskinan struktural," kata Daniel dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).
Gus Ulil: Penolakan Total Tambang sebagai ‘Wahabisme Lingkungan’
Daniel menanggapi pernyataan Gus Ulil yang dalam sebuah tayangan televisi menyebut eksplorasi tambang sebagai maslahat dan menyamakan penolakan total tambang dengan "wahabisme lingkungan".
Gus Ulil juga menilai, kelompok seperti Greenpeace dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terlalu ekstrem dalam menolak tambang.
Daniel Johan: Ekstrem Jaga Lingkungan Jauh Lebih Baik Ketimbang Ekstrem Eksploitasi Alam
Sebaliknya, Daniel menilai ekstrem menjaga lingkungan jauh lebih baik ketimbang ekstrem mengeksploitasi alam.
Ia juga mengkritik pandangan Gus Ulil yang menyebut bahwa pertambangan itu baik, dan yang buruk hanyalah praktik bad mining.
Baca juga: Raja Ampat Terancam! DPR Peringatkan Pemerintah soal Kerusakan Karang Akibat Tongkang Nikel
"Kerusakan akibat tambang di Indonesia sudah terlalu besar dan terlalu sering dianggap biasa. Jika sistem pengawasan dan penegakan hukum lemah, maka 'bad mining' bukan lagi penyimpangan, tapi menjadi pola," tegas Daniel, Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I.
Daniel menyoroti kasus Raja Ampat sebagai contoh konkret. Kawasan konservasi laut kelas dunia itu sempat disusupi izin tambang sebelum akhirnya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kita apresiasi pencabutan empat izin tambang di Raja Ampat. Tapi bagaimana dengan ratusan izin lain di kawasan tangkapan air, hutan rakyat, dan wilayah pesisir yang menjadi penopang pangan nasional?" tanyanya.
Ia menegaskan bahwa negara harus berpihak pada petani, nelayan, dan masyarakat adat yang menjaga alam dengan cara lestari, bukan pada industri ekstraktif yang merusak ekosistem.
Baca juga: Raja Ampat Bebas Tambang! DPR Puji Keberanian Pemerintah Lindungi Surga Wisata
"Jika tidak, ketahanan pangan dan keberlanjutan ruang hidup rakyat hanya akan menjadi angan-angan," ucap Anggota Badan Legislasi DPR RI itu.
Daniel juga menolak normalisasi terhadap kerusakan yang dibawa industri tambang. Ia menegaskan bahwa hingga kini eksplorasi tambang belum terbukti menyejahterakan rakyat secara luas.
"Yang paling banyak untung hanyalah segelintir orang. Sebaliknya, rakyat tetap miskin dan lingkungan rusak," katanya.
Perlu Perjuangkan Kebijakan Tata Ruang yang Adil dan Partisipatif
Komisi IV DPR RI, lanjut Daniel, akan terus memperjuangkan kebijakan tata ruang yang adil dan partisipatif. Ia mendorong agar kawasan pangan, hutan adat, perairan tradisional, dan konservasi dilarang dari segala bentuk tambang.
"Ini bukan soal anti-investasi. Tapi karena tidak ada masa depan bangsa jika ruang hidup rakyat terus dikorbankan," tegasnya.
Daniel menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk berani berkata cukup.
"Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang adalah keberanian untuk berkata: cukup memberi izin, cukup mengorbankan rakyat, dan cukup menjadikan alam sebagai objek eksploitasi," pungkasnya. (SG-2) (*)
